JAKARTA, SRIWIJAYAPLUS.COM – Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, turut menghadiri acara peluncuran Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Acara ini dilaksanakan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Budi Gunawan, bertempat di ruang Rapat Bima, Kantor Menko Polhukam RI pada Kamis, 13 Maret 2025.
Peluncuran kedua desk ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memitigasi dua isu besar yang selama ini menjadi tantangan serius, yakni kebakaran hutan dan lahan serta perlindungan pekerja migran Indonesia yang seringkali menjadi korban kejahatan dan pelanggaran hukum.
Dalam sesi wawancara dengan awak media usai acara peluncuran, Menko Polkam RI, Budi Gunawan, menjelaskan bahwa kedua desk ini dibentuk berdasarkan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Menurut Budi Gunawan, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi setiap tahun di Indonesia memberikan dampak yang sangat luas, baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan masyarakat.
Tidak hanya itu, dampak asap kebakaran hutan yang merambah lintas negara juga menambah dimensi geopolitik yang signifikan.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menargetkan untuk mencapai zero karhutla pada tahun 2025, sekaligus mengurangi jumlah pekerja migran yang menjadi korban pelanggaran hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Pemerintah Tegaskan Keseriusan Penanggulangan Karhutla
Budi Gunawan mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan Karhutla merupakan prioritas utama pemerintah. Langkah pertama yang diambil adalah dengan mengumpulkan berbagai instansi terkait, baik di level pusat maupun daerah, yang memiliki wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.
