Program ini menunjukkan komitmen Pemprov Sumsel untuk memperkuat sistem hukum yang inklusif, adil, dan merata di seluruh pelosok wilayahnya.
Selain itu, inisiatif Posbakum ini diharapkan dapat menjadi gerakan kolektif yang memperkuat kesadaran hukum dan meningkatkan nilai-nilai keadilan serta kesetaraan di masyarakat.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, terutama Gubernur Herman Deru dan Pemprov Sumsel, program ini diprediksi akan berjalan dengan sukses dan menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia dalam mewujudkan keadilan hukum di tingkat desa.
Dalam pertemuan tersebut juga hadir sejumlah pejabat penting Pemprov Sumsel, antara lain Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dr. Drs. H. Sunarto, M.Si; Kepala Biro Hukum, SE, SH, M.Si, C.MSP; Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendri Pagiling; Kepala Bagian TUM, Bulan Mahardika Subekti; Koordinator Penyuluhan Hukum, Asnedi; serta beberapa Kepala OPD lainnya.
Dengan langkah ini, Sumsel menegaskan posisinya sebagai provinsi percontohan dalam pemerataan layanan hukum yang berkeadilan di seluruh wilayahnya.
