banner 1280x319

Gubernur Sumsel H. Herman Deru Kukuhkan Supriyadi Sebagai Kepala BPKP Provinsi Sumsel

Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, resmi mengukuhkan Supriyadi, SE., MM. sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Griya Agung, Palembang, pada Selasa 24 Juni 2025.
Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, resmi mengukuhkan Supriyadi, SE., MM. sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Griya Agung, Palembang, pada Selasa 24 Juni 2025.

PALEMBANG, SRIWIJAYAPLUS.COM – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, pada hari Selasa, 24 Juni 2025, secara resmi mengukuhkan Supriyadi, SE., MM. sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel. Supriyadi menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Sofyan Antonius.

Pengukuhan tersebut dilakukan di Griya Agung, Palembang, dengan kehadiran sejumlah pejabat dan tokoh penting. Proses pengukuhan ini berlangsung sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: KP.01.03/KEP-232/K/SU/2025 yang diterbitkan pada tanggal 5 Juni 2025.

Keputusan tersebut mengukuhkan Supriyadi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel, setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh.

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasi dan harapan besar kepada Supriyadi yang kini menjadi bagian dari jajaran pemerintah Provinsi Sumsel.

Baca Juga :  Gubernur Sumsel Luncurkan Aplikasi LIMAS untuk Tingkatkan Pelayanan Lingkungan

“BPKP memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengawasan keuangan dan pembangunan di daerah. Saya yakin Supriyadi dapat menjalankan tugas dengan baik, berintegritas, dan memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan Sumsel,” ujar Herman Deru.

Supriyadi, yang sebelumnya bertugas di Aceh, diharapkan dapat membawa pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya untuk memajukan Provinsi Sumsel. BPKP memiliki tugas yang sangat strategis dalam mengawasi pelaksanaan keuangan negara dan pembangunan daerah agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta transparan.

Dalam hal ini, peran BPKP menjadi vital dalam mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan yang akuntabel.