SRIWIJAYAPLUS.COM – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, menegaskan bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbankum) bukan sekadar formalitas, melainkan sarana penting untuk literasi hukum masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan ke Posbankum Desa Air Bening, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Minggu, 24 Agustus 2025.
Menurut Herman Deru, pembentukan Posbankum di setiap desa bertujuan agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
“Sejak awal saya ingatkan pentingnya pengetahuan tentang hak-hak dasar dan kewajiban melalui sosialisasi sadar hukum. Ini sangat penting untuk mencegah persoalan hukum,” ujarnya.
Sumatera Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mendapat pengakuan dari Menteri Hukum dan HAM RI atas keberhasilan membentuk Posbankum di setiap desa dan kelurahan.
Saat ini, jumlah Posbankum mencapai 3.258 titik, lengkap dengan tenaga paralegal atau pengacara desa yang siap membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum.
Gubernur menekankan bahwa keberadaan Posbankum harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kepala desa diminta untuk memastikan Posbankum berfungsi optimal dan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui manfaatnya.
“Bu Kades dan Pak Kades harus mengoptimalkan kinerja Posbankum supaya masyarakat mengenal dan memanfaatkannya,” tegas Herman Deru.
