Putri merasa bangga dan gembira karena kini ia bisa mengenakan seragam yang sama dengan ASN.
“Ini bukan hanya soal seragam. Ini soal rasa dihargai dan diakui. Rasanya sekarang kami benar-benar menjadi bagian dari keluarga besar Pemprov,” ungkap Putri.
Ahmad Afrizal, pegawai non-ASN di Dinas PMD Sumsel, juga menambahkan bahwa kebijakan ini membawa semangat baru.
“Selama ini saya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, namun sering kali merasa berbeda hanya karena pakaian dinas. Sekarang saya bisa berdiri sejajar. Seragam kuning khaki ini membangun semangat baru bagi kami semua,” katanya.
Mendorong Sinergi ASN dan Non-ASN
Gubernur Herman Deru juga berharap bahwa kebijakan ini dapat semakin mempererat hubungan dan kolaborasi antara ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintahan.
Ia menekankan pentingnya sinergi yang kuat antar kedua kelompok ini untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun Sumsel.
“Saya berharap dengan kesetaraan visual ini, kolaborasi antar institusi dapat semakin solid. Para pimpinan OPD diharapkan memperkuat sinergi antara ASN dan non-ASN di seluruh tingkatan,” tambahnya.
Komitmen Membangun Birokrasi Inklusif
Selain menjadi simbol kesetaraan, kebijakan seragam ini juga merupakan wujud nyata dari komitmen Pemprov Sumsel dalam menciptakan iklim kerja yang inklusif, modern, dan profesional. Gubernur Herman Deru bertekad untuk terus memperbaiki sistem birokrasi agar lebih manusiawi dan mendukung kemajuan Sumsel.
“Kita bangun Sumsel dengan kebersamaan. Kita ubah mindset birokrasi menjadi inklusif dan manusiawi,” pungkas Gubernur Herman Deru.
