PALEMBANG, SP.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dinilai responsif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelayanan publik. Hal ini disampaikan oleh Pimpinan Pusat Ombudsman RI, Dr. Johannes Widjiantoro, S.H., M.H., dalam kunjungan kerja ke Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, Senin (8/9/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Tamu Gubernur tersebut membahas berbagai langkah konkret dalam memperkuat akuntabilitas birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik di Sumsel.
Herman Deru menegaskan bahwa pelayanan publik yang transparan adalah hak seluruh warga. “Kami ingin memastikan pelayanan bebas maladministrasi dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Gubernur, reformasi birokrasi di Sumsel terus berjalan dengan dukungan berbagai program. Evaluasi dari Ombudsman menjadi instrumen penting untuk memperbaiki kelemahan sistem yang masih ada.
Sementara itu, Dr. Johannes Widjiantoro menilai Pemprov Sumsel telah mengambil langkah-langkah yang patut diapresiasi. Penanganan laporan masyarakat dilakukan dengan serius sehingga meningkatkan kepercayaan publik.
“Pemerintah daerah Sumsel menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki sistem pelayanan. Hal ini patut menjadi contoh bagi daerah lain,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menciptakan tata kelola yang bersih. Ombudsman RI, kata dia, siap memfasilitasi edukasi dan sosialisasi agar masyarakat lebih aktif melapor.
“Kami ingin kunjungan ini menghasilkan tindak lanjut nyata, mulai dari forum diskusi publik hingga program bersama dengan pemerintah daerah,” tegas Johanes.
