Beberapa provinsi yang menjadi perhatian khusus antara lain Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.
“Dalam Rapat Koordinasi ini, kami mengundang semua pihak terkait untuk memastikan bahwa langkah-langkah penanggulangan karhutla dapat berjalan dengan baik,” tegas Budi Gunawan.
Di dalam struktur koordinasi ini, Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla akan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI.
Selain itu, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup juga akan menjadi bagian penting dalam pengelolaan desk ini.
Sementara itu, berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), beberapa wilayah sudah mulai terdeteksi adanya hotspot api, meskipun sebagian besar wilayah tersebut masih dalam musim penghujan.
Puncak kebakaran diprediksi akan terjadi pada periode Juni hingga September 2025. Wilayah-wilayah rawan hotspot api yang perlu diwaspadai antara lain Gorontalo, Riau, NTT, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua Selatan.
Budi Gunawan menegaskan bahwa penanggulangan Karhutla memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.
Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga lahan agar tidak terbakar, dengan harapan Indonesia dapat mencapai target zero karhutla.
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Selain kebakaran hutan dan lahan, pemerintah juga berfokus pada perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Pada 2024, kontribusi pekerja migran Indonesia diperkirakan mencapai Rp 251 triliun.
