banner 1280x319

Herman Deru Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih, Progres Capai 60 Persen

Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengikuti rapat virtual percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan, Senin 19 Mei 2025.
Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengikuti rapat virtual percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan, Senin 19 Mei 2025.
Baca Juga :  Gubernur Sumsel Apresiasi PLN Mobile Color Run 2025 di Palembang, Dorong Ekonomi dan Gaya Hidup Sehat

“Jika tidak dilaksanakan, akan ada sanksi. Gubernur dan pemerintah pusat dapat memberikan teguran kepada daerah yang mengabaikan program nasional ini,” tegas Tito.

Mendagri juga menjelaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat edaran agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD untuk mendukung pembentukan koperasi.

Membangun Ekonomi Desa

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan turut hadir dalam rakor tersebut. Ia menyatakan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa serta mengatasi rantai distribusi yang panjang.

Baca Juga :  Gubernur Sumsel Jamin Stok Bahan Pokok Aman Menjelang Idul Fitri 1446 H

“Dengan koperasi ini, Presiden ingin menghilangkan praktik tengkulak dan rentenir di desa. Koperasi akan menjadi alat bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dan distribusi yang adil,” kata Zulkifli.

Ia menambahkan bahwa koperasi ini berpotensi menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia jika berjalan optimal. Pemerintah berharap koperasi desa menjadi lokomotif baru dalam pembangunan ekonomi lokal dan pengendalian inflasi.

Langkah Nyata Pemerintah Sumsel

Keikutsertaan Gubernur Herman Deru dalam rakor ini didampingi oleh Sekretaris Daerah Drs. H. Edward Candra dan Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Basyaruddin Akhmad. Ini menunjukkan bahwa Sumsel serius dalam menerjemahkan kebijakan pusat menjadi aksi nyata di daerah.

Dengan progres pembentukan koperasi yang telah mencapai 60 persen, Sumsel menjadi salah satu provinsi yang paling responsif dalam menindaklanjuti kebijakan strategis nasional ini.