banner 1280x319

Gubernur Sumsel Dampingi Menteri ATR Serahkan Sertifikat Puslatpur TNI AD

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan sertifikat lahan Puslatpur TNI AD kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan sertifikat lahan Puslatpur TNI AD kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Hubungan baik tersebut juga berlanjut saat Herman Deru menjabat sebagai Gubernur Sumsel periode 2018-2023. Sebagai bagian dari upayanya untuk mendukung perkembangan daerah, ia turut memberikan perhatian besar pada pembangunan infrastruktur, termasuk memberikan bantuan sebesar Rp21 miliar untuk memperbaiki jalan dan fasilitas di kompleks Puslatpur.

Puslatpur, yang tidak hanya digunakan untuk latihan tempur, kini juga menjadi tempat pelaksanaan berbagai latihan internasional yang turut mendongkrak perekonomian lokal.

Gubernur Herman Deru mengungkapkan kebanggaannya atas kedatangan Menteri ATR ke Sumsel, khususnya di wilayah OKU Raya.
Gubernur Herman Deru mengungkapkan kebanggaannya atas kedatangan Menteri ATR ke Sumsel, khususnya di wilayah OKU Raya.

Gubernur Herman Deru berharap bahwa pelatihan-pelatihan antar negara akan terus dilaksanakan di Puslatpur.

“Latihan internasional yang dilaksanakan di sini sangat membantu perekonomian daerah. Ini menjadi semacam destinasi wisata bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.

Dengan diserahkannya sertifikat Puslatpur, Herman Deru mengungkapkan bahwa hal ini memberikan kepastian hukum terhadap status lahan Puslatpur.

Baca Juga :  Herman Deru: Penyaluran Hewan Qurban, Lebih Baik Sedikit Tapi Merata Dibanding Banyak Tidak Merata

Diharapkan, hal ini akan memperjelas batas-batas wilayah dan memastikan bahwa 42.000 hektare lahan Puslatpur yang sebagian besar berada di OKU Timur dapat terjaga dengan baik.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN RI Nusron Wahid dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penyelesaian masalah aset TNI, termasuk Puslatpur, merupakan tugas penting yang diberikan oleh Presiden.

Menurut Nusron, terdapat 649 titik aset TNI yang harus diselesaikan, dengan beberapa di antaranya sudah beralih ke masyarakat atau bahkan diserobot oleh pengusaha.

“Saat ini sudah ada 92 titik yang telah berhasil diselesaikan,” ungkap Nusron Wahid.

Menteri Nusron juga menekankan pentingnya pendekatan yang manusiawi dalam menyelesaikan masalah ini, terutama bagi masyarakat yang telah menempati lahan tersebut selama puluhan tahun.