Ia menyatakan bahwa data yang saat ini ada sedikit terlambat, dengan pembaruan setiap enam bulan, yang dirasa kurang relevan dalam konteks pengambilan kebijakan yang lebih responsif.
“Kami juga telah mengimbau kabupaten/kota di Sumsel untuk selalu mengacu pada data yang disediakan oleh BPS dalam menyusun dan mengambil kebijakan. Kami sangat berharap BPS dapat terus menjadi mitra kerja yang baik dalam membangun daerah,” lanjutnya.
Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI, M.Y. Esti Wijayati, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI, menyampaikan bahwa tujuan dari kunjungan ini adalah untuk menggali dan menyerap aspirasi yang berkaitan dengan data sosial ekonomi yang dimiliki oleh BPS serta masalah yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah.
Ia berharap bahwa pertemuan ini dapat menghasilkan masukan yang berharga terkait kebijakan, terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan.
“Kami berharap dengan pertemuan ini, kita dapat mendapatkan masukan berupa data faktual dan mengidentifikasi masalah yang ada, terutama terkait kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan,” ujar Esti Wijayati.
Dalam kesempatan ini, Esti Wijayati juga menyampaikan beberapa data terbaru yang menjadi perhatian Komisi X terkait Sumatera Selatan.
Data yang disampaikan mencakup jumlah penduduk miskin di Sumsel per Maret 2024 yang mencapai 984.230 jiwa, serta angka tidak sekolah (ATS) yang menunjukkan bahwa ada 80.794 penduduk yang belum pernah bersekolah dan 157.280 jiwa yang terdata sebagai putus sekolah di seluruh kabupaten/kota di Sumsel.
