PALEMBANG, SRIWIJAYAPLUS.COM – Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, menerima aspirasi masyarakat yang tergabung dalam kelompok aktivis dan organisasi kemasyarakatan (ormas) di halaman Kantor Gubernur Sumsel.
Aksi unjuk rasa tersebut menyoroti dua isu utama yang menjadi perhatian publik, yaitu masalah pendidikan, khususnya terkait dengan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan pelayanan kesehatan gratis yang seharusnya bisa diakses dengan menggunakan KTP, namun dinilai belum berjalan secara optimal di lapangan.
Masalah PPDB yang Menyulitkan Warga
Salah satu isu utama yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah mengenai proses PPDB yang dianggap masih menyulitkan masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri favorit.
Menanggapi hal ini, H. Cik Ujang menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel telah berusaha keras untuk mengatasi masalah keterbatasan daya tampung di sekolah-sekolah negeri dengan mengajukan surat permohonan penambahan rombongan belajar (rombel) ke Kementerian Pendidikan.
“Misalnya dalam satu SMA hanya memiliki empat kelas, kami ajukan agar ditambah menjadi lima atau enam kelas. Suratnya sudah kami kirimkan, tapi sampai sekarang belum dibalas,” jelas Cik Ujang di hadapan para pengunjuk rasa.
Ia berharap agar surat yang telah diajukan tersebut segera mendapat tanggapan dari pemerintah pusat sehingga dapat ada solusi nyata bagi siswa-siswa yang belum tertampung di sekolah-sekolah negeri tersebut.
