Selain itu, untuk wilayah Sumatera Selatan Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah disalurkan
kepada kepada 220.738 pekerja (74,95% dari target).
Selain BLT dan BSU, Pemerintah daerah juga turut berperan dalam pengendalian tingkat inflasi di daerah
melalui penganggaran belanja wajib pada APBD tahun anggaran 2022 dengan earmark sebesar dua
persen dari Dana Transfer Umum (DTU). Secara agregat pada periode ini, Belanja Wajib Pemda tersebut
berhasil terealisasi sebesar Rp35,99 miliar atau 19,5% dari target.
Terdiri dari belanja untuk penciptaan lapangan kerja sebesar Rp,27,25 miliar (41,81%), bantuan sosial sebesar Rp4,83 miliar (8,89%), subsidi sektor transportasi sebesar Rp40 juta (1%), dan perlindungan sosial lainnya sebesar Rp.3,87 miliar (6,59%).
Hal ini perlu menjadi perhatian Pemda, sehubungan dengan masih rendahnya angka realisasi pada program ini serta kemungkinan perlunya program-program pengendalian tingkat inflasi ini dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
Dalam menghadapi Libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Pemda juga perlu memperhatikan
pengetatan protokol kesehatan yang berlaku. Terlepas dari Pandemi COVID-19 yang saat ini tampak
terkendali, dimana Sumsel hanya mencatatkan 233 kasus aktif yang menurun tajam apabila
dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 11.461 kasus aktif.
Tingkat vaksinasi untuk wilayah sumsel masih terbilang cukup rendah untuk Vaksin kategori Booster dan Booster kedua. Vaksin Covid-19 tahap pertama menjangkau 6,13 juta jiwa atau 85,1% dari target, vaksin tahap kedua
menjangkau 4,89 juta jiwa (67,90%), vaksin tahap ketiga menjangkau 1,33 juta jiwa (24,4%), dan tahap
keempat menjangkau 18,24 ribu jiwa (37,24%). Angka ini perlu menjadi perhatian mengingat untuk saat
ini tidak teralokasikan pada APBD Sumsel pendanaan khusus untuk Vaksinator apabila program Vaksin
ini akan berlanjut di tahun 2023.
