PALEMBANG, SRIWIJAYAPLUS. COM – Forum ALCo (aset and Liabillites Committee) Sumatera Selatan yang beranggota seluruh instansi vertikal Kementerian Keuangan di Sumatera Selatan merilis kinerja dan fakta (KiTa) APBN periode sampai dengan 31 Oktober 2022 pada tanggal 30 November 2022.
Upaya APBN untuk menstabilisasi perekonomian di Sumsel salah satunya adalah melalui implementasi program-program yang dimiliki oleh satuan kerja Pemerintah dalam bentuk belanja negara yang pada periode ini terealisasikan sebesar Rp36,38 triliun atau 85,21% dari pagu anggaran. Terdiri dari belanja yang dilakukan oleh satker pemerintah pusat sebesar Rp9,87 triliun dan belanja dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp26,41 triliun.
Belanja negara ini mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan dan dapat dilakukan karena
dukungan pendapatan negara yang berhasil terealisasikan sebesar 95,59% atau mencapai jumlah Rp15,79
triliun.
Pendapatan ini terdiri dari Penerimaan perpajakan sebesar Rp13,79 triliun dan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2 triliun. Untuk PNBP di wilayah Sumsel, mayoritasnya ditopang oleh 10
BLU yang beroperasi di Sumsel dengan kontribusi Rp1,28 triliun dan didominasi oleh BLU Rumpun
Kesehatan dengan pendapatan Rp703,55 triliun. Pada Rumpun lainnya, terdapat BLU Balai Pengelola
Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang masih menunjukkan kinerja yang masih dapat ditingkatkan ke
depannya.
Berdasarkan tren data yang ada, Forum ALCo Sumatera Selatan dapat memproyeksikan pertumbuhan
ekonomi Sumatera Selatan keseluruhan tahun 2022 akan lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun
2021. Hal ini didorong oleh adanya peningkatan mobilitas seiring semakin terkendalinya pandemi
COVID-19, dan berlanjutnya pengerjaan proyek infrastruktur seperti tol, pelabuhan, dan irigasi sampai
dengan akhir tahun 2022 nanti.
Realisasi pendanaan lahan proyek strategis nasional berupa bendungan, jaringan irigasi, dan jalan tol
sampai dengan 31 Oktober 2022, sebesar Rp1,48 triliun. Terdiri dari pembangunan Bendungan Tiga
Dihaji sebesar Rp117,8 miliar, Bendungan dan Jaringan Irigasi D.I. Lempuing sebesar Rp4,8 miliar, dan
Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang sebesar Rp36,86 miliar. Kemudian Jalan Tol Palembang –
Simpang Indralaya sebesar Rp42,2 miliar, Jalan Tol Panggang – Kayu Agung sebesar Rp570,3 miliar, dan
Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim sebesar Rp705,5 miliar.
Melalui peningkatan akses baik dalam bentuk jalan maupun jaringan, APBN tetap berkomitmen untuk menghubungkan antar wilayah secara lebih baik dan lebih cepat.
Untuk periode ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan mencatatkan kontribusi
ke sektor rill sebesar Rp30,52 triliun. Namun berdasarkan data dari Bank Indonesia, tercatat masih
terdapat uang milik Pemda di lingkup wilayah sumsel sebesar Rp3,26 triliun.
Memperhatikan posisi saat ini yang sudah semakin mendekati akhir tahun, Pemda harus segera melakukan percepatan dalam realiasi belanjanya agar Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (SiLPA) yang terbentuk tidak terlalu besar .
Pemda harus memaksimalkan anggaran yang dimiliki untuk mengawal stabilitas ekonomi dan belanja
pemda harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Sumsel pada tahun berkenaan.
