Menurut Agus, kolaborasi yang baik sangat dibutuhkan guna mempercepat pembangunan dan mendukung pelaksanaan anggaran di daerah.
“Kami senang bisa bertemu langsung dengan Pak Gubernur dan Pak Wagub. Kami berharap dengan komunikasi yang intensif, tugas-tugas kami terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan lancur. Jika ada hal-hal yang perlu diselaraskan, tentu akan lebih mudah didiskusikan secara langsung,” tambah Agus.
Sementara itu, Gubernur Sumsel H Herman Deru menyambut baik inisiatif Kemenkeu tersebut dan menyatakan kesiapan Pemprov Sumsel dalam membangun komunikasi yang lebih erat terkait pelaksanaan anggaran dan peningkatan ekonomi di Sumatera Selatan.
“Lebih kurang satu setengah tahun saya sempat meninggalkan jabatan Gubernur dan komunikasi kita terbatas. Saya pikir, kita perlu memperkuat komunikasi, terutama terkait pengelolaan keuangan dan aspek kepatuhan dalam penilaian keuangan daerah,” ujar Herman Deru.
Lebih jauh, Herman Deru menyampaikan bahwa kolaborasi yang telah terjalin dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu harus terus ditingkatkan.
Pemprov Sumsel mengharapkan adanya informasi rutin terkait progres serta rencana keuangan daerah ke depan, terutama menghadapi tantangan anggaran tahun 2025.
“Kami memerlukan informasi yang lebih jelas. Tahun 2025 ini ada kebijakan pemerintah pusat yang mendorong semua daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Meski demikian, kita tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan terganggu secara signifikan, khususnya pembangunan infrastruktur. Mudah-mudahan kebijakan ini tidak mengurangi semangat membangun daerah,” lanjut Herman Deru.
Selain itu, Herman Deru juga mengusulkan agar kebijakan efisiensi anggaran diserahkan kepada masing-masing daerah, sehingga daerah memiliki ruang lebih besar untuk mengelola anggaran secara efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, pemerintah daerah lebih memahami sektor mana saja yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi tanpa menghambat pembangunan.
“Hingga saat ini kami baru menerima surat edaran saja, belum ada skema rinci terkait pelaksanaan efisiensi anggaran tersebut. Lebih baik jika efisiensi ini diserahkan sepenuhnya ke daerah masing-masing untuk pengelolaannya,” tegas Herman Deru.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh harapan akan terjalinnya sinergi yang lebih kuat antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, demi tercapainya tujuan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.
