Namun, di sisi lain, banyak pekerja migran yang menjadi korban kejahatan, eksploitasi, dan perdagangan manusia.
Budi Gunawan menjelaskan bahwa Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibentuk untuk memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja migran yang telah berjasa dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
Menurutnya, pada tahun 2024 tercatat lebih dari 40.000 kasus yang melibatkan pekerja migran Indonesia, termasuk kejahatan eksploitasi, kekerasan, penyelundupan manusia, dan deportasi ilegal.
“Oleh karena itu, dengan adanya desk perlindungan ini, kami berharap dapat meminimalkan kejahatan terhadap pekerja migran dan menangani kasus-kasus terkait PMI dengan lebih efektif,” ujar Budi Gunawan.
Dengan pembentukan kedua desk ini, pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan mengurangi permasalahan Karhutla yang berdampak pada kehidupan masyarakat, lingkungan, dan hubungan internasional.
