Ia berharap bahwa pertemuan ini dapat menghasilkan masukan yang berharga terkait kebijakan, terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan.
“Kami berharap dengan pertemuan ini, kita dapat mendapatkan masukan berupa data faktual dan mengidentifikasi masalah yang ada, terutama terkait kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan,” ujar Esti Wijayati.
Dalam kesempatan ini, Esti Wijayati juga menyampaikan beberapa data terbaru yang menjadi perhatian Komisi X terkait Sumatera Selatan.
Data yang disampaikan mencakup jumlah penduduk miskin di Sumsel per Maret 2024 yang mencapai 984.230 jiwa, serta angka tidak sekolah (ATS) yang menunjukkan bahwa ada 80.794 penduduk yang belum pernah bersekolah dan 157.280 jiwa yang terdata sebagai putus sekolah di seluruh kabupaten/kota di Sumsel.
Dengan data tersebut, Esti Wijayati berharap Pemerintah Provinsi Sumsel dapat menjadikannya sebagai referensi dalam mengambil kebijakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan angka putus sekolah yang masih tinggi di provinsi ini.
“Akurasi data BPS sangat penting dalam mengambil kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Kami berharap angka-angka ini dapat dijadikan acuan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel dalam merancang kebijakan yang tepat,” tambahnya.
Esti juga menekankan pentingnya sinergi antara BPS dan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran, serta mengharapkan pandangan dan masukan dari berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan isu-isu daerah yang ada.
Turut hadir dalam acara ini Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mahfudz Abdurrahman, sejumlah anggota DPR RI Komisi X seperti Denny Cagur, H. Muhammad Nur Purnamasidi, Ferdiansyah, Lita Machfud Arifin, H. Moch. Iqbal Romzi, serta Drs. H. Muslimin Bando.
Selain itu, hadir juga Deputi Bidang Statistik Produksi BPS RI M. Habibullah, Direktur Sekolah Menengah Pertama Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen Kemendikdasmen Maulani Mega Hapsari, serta Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumsel Ayu Nur Suri dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumsel.
Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Komisi X DPR RI dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memperkuat data dan informasi yang mendukung kebijakan pembangunan di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan dan sosial ekonomi.
