Dengan sinergi yang kuat, kebijakan dan implementasi reforma agraria diharapkan berjalan lebih efektif dan menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Dukungan Terhadap Ketahanan Pangan dan Tata Ruang
Selain fokus pada digitalisasi, rakor ini juga membahas penetapan Luas Baku Sawah (LBS) serta perencanaan tata ruang yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumsel. Hal ini penting agar ketersediaan lahan produktif tetap terjaga dan berkontribusi pada ketahanan pangan daerah.
“LBS yang jelas akan mendukung stabilitas pangan dan memastikan lahan produktif tidak berubah fungsi,” tambah Gubernur.
Kepala Kanwil BPN Sumsel, Asnawati, menyampaikan bahwa tema rakor tahun ini adalah “Merajut Akselerasi Reforma Agraria serta Pembangunan Berkelanjutan melalui SDM Unggul, Ketahanan Pangan, Ekonomi, dan Konektivitas Digital Menuju Kemandirian di Provinsi Sumatera Selatan.”
Rakor GTRA 2025 ini diikuti oleh para pejabat administrator, fungsional, serta kepala kantor pertanahan se-Sumsel, baik secara tatap muka maupun virtual.
Kehadiran Plt. Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN RI, Dr. Ir. Embun Sari, SH., M.Si., MH., yang memberikan arahan secara daring, semakin memperkuat komitmen pemerintah pusat dalam mendukung strategi percepatan reforma agraria di daerah.
Output untuk Pembangunan Berkelanjutan
Gubernur berharap, hasil dari rakor ini tidak berhenti hanya pada diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret yang bermanfaat bagi pembangunan berkelanjutan di Sumatera Selatan.
