Fatoni menggambarkan, jumlah BUMD saat ini sebanyak 1.056. Jumlah tersebut, sebanyak 205 BUMD milik pemerintah provinsi dan 851 BUMD milik pemerintah kabupaten/kota.
Adapun jenis BUMD terdiri dari 26 Bank Pembangunan Daerah, 212 Bank Perkreditan rakyat milik Pemda, 360 BUMD Air minum, 17 BUMD penjaminan kredit daerah (Jamkrida) dan 441 BUMD Aneka usaha.
Sementara, jumlah aset BUMD Rp 899,4 triliun, jumlah ekuitas Rp 236,6 triliun, jumlah laba Rp 29,6 triliun, laba Rp 29,6 triliun, Deviden 13,02 triliun.
“Dengan jumlah BUMD dan aset yang luar biasa, perlu atensi dan menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Ini potensi dan peluang yang bjsa kita maksimalkan untuk mewujudkan kesejeahteraan rakyat melalui BUMD,” ucap Fatoni.
Fatoni menyebut, sinergi merupakan salah satu kunci sukses dan berkembangnya BUMD. Banyak yang bisa dihasilkan BUMD.
Dominasi kepemikan saham pemerintah daerah, kelengkapan potensi dan sumber daya yang dimiliki, dapat memperkuat pembiayaan dan jaringan, pertukaran teknologi dan informasi serta pemerataan pembangunan.
Kementerian Dalam Negeri juga sangat mendukung pengelolaan BUMD yang professional, mandiri, inovasi dan bertata kelola yang baik.
Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Ketua PERDASI/ Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Komisaris Independen PT Jasa Marga, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Kepala Biro dan Kepala Bagiam Perekonomian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Direksi dan Komisaris atau Pengawas BUMD. (*)
