Menurutnya, kabar baik ini perlu disikapi secara optimis untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia. Fatoni menilai, BUMD sebagai salah satu pelaku usaha yang dimiliki pemerintah daerah, harus mampu menjawab tantangan tersebut.
“BUMD menjalankan fungsi pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik. Pada sisi lain, sangat bisa dimengerti keberadaan BUMD sebagai entitas bisnis, sehingga pelayanan publik yang dilakukan BUMD sebagai korporasi, juga diperlukan kemandirian dalam pengelolaannya dan mampu menghasilkan keuntungan serta hasil yang optimal dengan dukungan dari pemegang saham,” kata Fatoni.
Fatoni menggambarkan, jumlah BUMD saat ini sebanyak 1.056. Jumlah tersebut, sebanyak 205 BUMD milik pemerintah provinsi dan 851 BUMD milik pemerintah kabupaten/kota.
Adapun jenis BUMD terdiri dari 26 Bank Pembangunan Daerah, 212 Bank Perkreditan rakyat milik Pemda, 360 BUMD Air minum, 17 BUMD penjaminan kredit daerah (Jamkrida) dan 441 BUMD Aneka usaha.
Sementara, jumlah aset BUMD Rp 899,4 triliun, jumlah ekuitas Rp 236,6 triliun, jumlah laba Rp 29,6 triliun, laba Rp 29,6 triliun, Deviden 13,02 triliun.
“Dengan jumlah BUMD dan aset yang luar biasa, perlu atensi dan menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Ini potensi dan peluang yang bjsa kita maksimalkan untuk mewujudkan kesejeahteraan rakyat melalui BUMD,” ucap Fatoni.
Fatoni menyebut, sinergi merupakan salah satu kunci sukses dan berkembangnya BUMD. Banyak yang bisa dihasilkan BUMD.
Dominasi kepemikan saham pemerintah daerah, kelengkapan potensi dan sumber daya yang dimiliki, dapat memperkuat pembiayaan dan jaringan, pertukaran teknologi dan informasi serta pemerataan pembangunan.
